Hukum, Sosial, Islam pada Kasus Donor Sperma (Teknologi Kedokteran)

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia modern lebih mudah dalam melakukan usaha meningkatkan derajat kesejahteraan pada dirinya. Dalam dua dasa warsa   terakhir   ini  kemajuan iptek  kedokteran manusia begitu pesatnya, sehingga dewasa ini  terdapat berbagai cara pelaksanaan dalam upaya kehamilan diluar cara alami, yang disebut “Teknologi Reproduksi Buatan” (TRB) dan dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 disebut sebagai kehamilan diluar alami.

Tujuan utama perkembangan IPTEK adalah menjadikan perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan IPTEK sangat menunjang setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara kerena ingin memperoleh keuntungan. Pengembangan IPTEK dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sebagian orang ada pula yang berpikir bahwa dengan memanfaatkan produk-produk IPTEK akan dapat membebaskan mereka dari kefanaan dunia. IPTEK diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan dan imortalitas.

Sumbangan IPTEK terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri Namun manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa IPTEK mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Dalam peradaban modern yang muda, terlalu sering manusia mendapatkan dampak negatif dari IPTEK terhadap kehidupan umat manusia itu sendiri, terlebih jika manusia yang memanfaatkan IPTEK tersebut belum mengetahui terlalu dalam bagaimana mengaplikasikan IPTEK tersebut dengan benar. Klaupun IPTEK mampu mengungkap semua tabir rahasia alam dan kehidupan, tidak berarti IPTEK sinonim dengan kebenaran. Sebab IPTEK hanya mampu menampilkan kenyataan. Kebenaran yang manusiawi haruslah lebih dari sekedar kenyataan obyektif.

Ilmu   dan   teknologi   di   bidang   kedokteran   pada   dua   dekade   terakhir mengalami perkembangan yang pesat serta memberikan dampak positif bagi umat manusia.   Salah   satu   hasil   penemuan   di   bidang   ini   adalah   dengan   telah ditemukannya cara-cara  baru dalam  mereproduksi manusia atau yang dikenal dengan fertilisasi in viltro (bayi tabung).

Dengan   merembaknya   fertilisasi   in   vitro,   ada   hal   yang   lain   tumbuh mengikutinya yaitu pelaksanaan donor sperma bahkan didirikannya bank sperma yang bertujuan untuk menampung para pria yang mendonorkan spermanya.

Permasalahan yang   muncul  karena  ada  kemungkinan   pemakaian   donor sperma yang bukan berasal dari suami perempuan yang sah. Keberadaan donor sperma dan bank sperma ini masih banyak diperdebatkan oleh para ahli hukum maupun para pemuka agama.

Beberapa contoh lain yang merupakan hasil perkembangan IPTEK dibidang kesehatan antara lain: donor darah, donor sperma, bayi tabung, vasektomi dan tubektomi, transplantasi organ, donor organ dan lain sebagainya. Perkembangan IPTEK yang menarik perhatian untuk dibahas lebih lanjut dalam hal ini adalah “ Donor Sperma”.

DEFINISI DONOR SPERMA

Donor sperma yaitu pemberi  atau penderma sperma oleh laki-laki untuk digunakan secara langsung atau disimpan di bank sperma. Bank sperma adalah pengambilan sperma dari donor sperma lalu di bekukan dan disimpan ke dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma. Dalam bahasa medis bisa disebut juga Cryiobanking.

Cryiobanking adalah suatu teknik penyimpanan sel cryopreserved untuk digunakan di kemudian hari. Pada dasarnya, semua sel dalam tubuh manusia dapat disimpan dengan menggunakan teknik dan alat tertentu sehingga dapat bertahan hidup untuk jangka waktu tertentu.

Hal ini dapat dilakukan pada suhu yang relatif rendah. Teknik yang paling sering digunakan dan terbukti berhasil saat ini adalah metode Controlled Rate Freezing, dengan menggunakan gliserol dan egg yolk sebagai cryoprotectant untuk mempertahankan integritas membran sel selama proses pendinginan dan pencairan. Teknik cryobanking terhadap sperma manusia telah memungkinkan adanya keberadaan donor semen, terutama untuk pasangan-pasangan infertil. Tentu saja, semen-semen yang akan didonorkan perlu menjalani serangkaian pemeriksaan, baik dari segi kualitas sperma maupun dari segi pendonor seperti adanya kelainan-kelainan genetik.

Dengan adanya cryobanking ini, semen dapat disimpan dalam jangka waktu lama, bahkan lebih dari 6 bulan (dengan tes berkala terhadap HIV dan penyakit menular seksual lainnya selama penyimpanan). Kualitas sperma yang telah disimpan dalam bank sperma juga sama dengan sperma yang baru, sehingga memungkinkan untuk proses ovulasi.

Selain digunakan untuk sperma-sperma yang berasal dari donor, bank sperma juga dapat dipergunakan oleh para suami yang produksi spermanya sedikit atau bahkan akan terganggu. Hal ini dimungkinkan karena derajat cryosurvival dari sperma yang disimpan tidak ditentukan oleh kualitas sperma melainkan lebih pada proses penyimpanannya.

Telah disebutkan diatas, bank sperma dapat dipergunakan oleh mereka yang produksi spermanya akan terganggu. Maksudnya adalah pada mereka yang akan menjalani vasektomi atau tindakan medis lain yang dapat menurunkan fungsi reproduksi seseorang. Dengan bank sperma, semen dapat dibekukan dan disimpan sebelum vasektomi untuk mempertahankan fertilitas sperma.

ALASAN-ALASAN ETIS MELAKUKAN DONOR SPERMA

Menurut Werner (2008) dalam Anshory, alasan seseorang untuk melakukan donor sperma untuk disimpan spermanya di bank sperma, anatra lain:

1)   Seseorang akan menjalani beberapa pengobatan terus menerus yang dapat mengurangi produksi dan kualitas sperma

2)   Seesorang memiliki kondisi medis yang dapat mempengaruhi kemampuan orang tersebut untuk ejakulasi. Misal : sklerosis multiple, diabetes

3)  Seseorang yang menjalani perawatan penyakit kanker yang mungkin akan mengurangi atau merusak produksi dan kualitas sperma. Misal : kemoterapi, radiasi

4)  Seseorang akan memasuki daerah kerja yang berbahaya yang memungkinan orang tersebut terpapar racun reproduktif

5)   Seseorang akan menjalani beberapa prosedur yang dapat mempengaruhi kondisi testis, prostat, atau kemampuan ejakulasinya. Misal : operasi usus besar, pembedahan nodul limpa, operasi prostat.

6)      Seseorang akan menjalani vasektomi

PROSEDUR DONOR SPERMA

Untuk menjadi donor sperma, laki–laki harus melewati uji kesehatan untuk meneteksi kemungkinan menderita penyakit, seperti hepatitis, kanker, kesehatan jiwa, TBC, dan HIV/AIDS. Uji kesehatan pendonor umumnya berlangsung selama enam minggu, kemudian baru dilakukan pemeriksaan kesehatan sampel sperma. Sperma hanya diterima bila dalam kondisi sehat dan memiliki jumlah minimal 20 juta sel per satu ml sperma. Sperma yang disimpan dalam bank sperma biasanya digunakan oleh pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan.

Banyak pasangan mengalami masalah infertilitas sehingga membuat mereka kesulitan mendapatkan anak. Biasanya sperma didapatkan dari pasangan pria, namun dalam kasus dimana pasangan pria memiliki masalah kesuburan, sperma bisa diperoleh dari donor. Salah satu metode medis yang efektif untuk membantu sperma dapat membuahi ovum dikenal dengan inseminasi buatan

Prosedur tersebut melibatkan penempaan langsung sperma baik di dalam leher rahim, rahim, atau tuba fallopi melalui prosedur yang dikenal sebagai intracervical insemination (ICI), intrauterine insemination (IUI), atau intratubal insemination (ITI).

ETIKA DONOR SPERMA DALAM BIDANG HUKUM DAN SOSIAL

Perkembangan teknologi dewasa ini pelaksaannya tak terkendali dan teknik-teknik semacam ini dapat menuju ke konsekuensi merusak yang tak terbayangkan bagi masyarakat. Indonesia yang merupakan negara yang masih memegang adat ketimuran yang tinggi, masyarakatnya secara awam memandang donor sperma dengan memberikan perumpamaan “apa yang secara teknik mungkin, bukan berarti secara moral dibolehkan”. Apa lagi mayoritas amsyarakat indonesia yang beragama muslim semakin membuat teknologi menghasilkan anak dari hasil donor sperma (diluar sperma pasangan sahnya) menjadi sangat kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

Menurut majelis ulama indonesia terdapat dua hukum yang perlu dalam hal ketersediaan sperma dari pendonor yang disimpan pada bank sperma. Peratma, hukum kewujudan bank sperma itu sendiri, dan kedua, hukum menggunakan khidmat bank tersebut yakni mendapatkan sperma laki-laki untuk dipertemukan dengan sel telur perempuan sampai terjadi kehamilan melalui inseminasi buatan.

Segi hukum kewujudan dan khidmatnya, bank sperma itu sendiri tidaklah langsung dikatakan sebagai suatu keharaman, selama bank tersebut mematuhi hukum syara’ dari segi operasinya. Sebagai contoh boleh saja seorang suami menyimpan air mani mereka pada bank sperma hanya untuk isterinya apabila keadaan memerlukan. Namun jika suami telah meninggal maka sperma tersebut juga harus dimusnahkan, begitu juga jika terjadi perceraian.

Di Indonesia secara hukum Negara, donor sperma belum ada undang-undangnya. Hal tersebut berbeda jika kita melihat beberapa Negara komunis yang ada di dunia, donor sperma yang nantinya sperma tersebut akan disimpan pada bank sperma merupakan usaha yang legal. Contoh Negara yang melegalkan donor sperma antara lain :China, Inggris, Autralia, Belanda, Denmark, dan lain sebagainya.

Di Indonesia masih jauh untuk memiliki aturan hukum yang mengatur donor sperma. Pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sedikit membahas yang berhubungan dengan donor sperma yaitu :

Pasal 127 ayat 1

Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan :

1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim isteri darimana ovum berasal.

2)  Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan

3)  Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Berdasar kan pasal 127 undang-undang nomor 36 tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa cara memperoleh keturunan dengan diluar cara alamiah diperbolehkan dengan catatan donor sperma berasal dari suaminya. Namun diluar negeri ada yang memperbolehkan.

Menurut salah satu pasal yang ada di Australia pada tahun 1984 ditemukan bahwa : “suami isteri yang melahirkan anak kehamilannya terjadi karena donor adalah ayah dari anak itu, karena pemakaian donor itu atas izin darinya.”

Kemudian menurut rekomendasi Dewan Penasehat Etik Amerika Serikat disebutkan bahwa : “ Dewan mengakui penggunaan sperma donor asal ada persetujuan dari suami isteri.”

Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan tentang fatwa-fatwa baru tentang suatu yang haram dan halal, berikut MUI mengeluarkan Fatwa Haram lagi kepada praktek donor sperma. Dengan demikian pelaksanaan donor sperma yang bukan berasal dari suami yang sah merupakan perbuatan dilarang.

Kemudian dengan dasar bahwa sperma merupakan jaringan dari tubuh manusia, maka donor sperma dengan dasar jual beli dapat dituntut berdasarkan pasal 192 undang-undang nomor 36 tahun 2009 : “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana engan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Jika dilihat dari segi sosial, donor sperma ini merupakan tindakan yang “tidak etis dan tidak bermoral”.  Apalagi jika sperma orang lain yang sama sekali tidak dikenal latar belakang dan asal usul pendonornya akan digunakan oleh para wanita yang menginginkannya.

Selain itu donor sperma juga tidak punya tanggung jawab sosial maupun financial atas anak biologis yang nantinya akan lahir. Hanya saja mereka punya hak untuk menelusuri identitas ayah biologisnya jika kelak sang anak menghendakinya setelah mencapai usia 18 tahun.

Posisi anak menjadi kurang jelas dalam tatanan masyarakat, terutama bila sperma yang digunakan berasal dari bank sperma atau sel sperma yang digunakan berasal dari pendonor, akibatnya status anak menjadi tidak jelas. Selain itu juga, di kemudian hari mungkin saja terjadi perkawinan antar keluarga dekat tanpa di sengaja, misalnya antar anak dengan bapak atau dengan ibu atau  bisa saja antar saudara sehingga besar kemungkinan akan lahir generasi cacat akibat inbreeding.

Kasus lainnya adalah seorang wanita ingin mempunyai anak dengan inseminasi tetapi tanpa menikah, dengan alasan ingin mempunyai keturunan dari seseorang yang diidolakannya seperti artis dan tokoh terkenal. Kasus tersebut akan menimbulkan sikap tidak etis, karena sperma yang diperoleh sama halnya dari sperma pendonor, sehingga akan menyebabkan persoalan dalam masyarakat seperti status anak yang tidak jelas. Selain itu juga akan ada pandangan negatif kepada wanita itu sendiri dari masyarakat sekitar, karena telah mempunyai anak tanpa menikah dan belum bersuami.

PANDANGAN DONOR SPERMA DALAM PRESPEKTIF ISLAM

Bank sperma merupakan tempat penyimpanan sperma yang diambil dari pendonor, yang perlu dinyatakan untuk menentukan hukum tentang bank sperma adalah, tahap pertama cara pengambilan atau mengeluarkan sperma dari si pendonor, yaitu dengan cara masturbasi (onani).

Persoalan dalam hukum Islam adalah bagaimana hukum onani tersebut dalam kaitan dengan pelaksanaan pengumpulan sperma di bank sperma dan inseminasi buatan ?. Secara umum islam memandang melakukan onani merupakan tergolong perbuatan yang tidak etis. Mengenai masalah hukum onani fuqaha berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang mengharamkan pada suatu hal-hal tertentu, ada yang mewajibkan juga pada hal-hal tertentu, dan ada pula yang menghukumi makruh. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Malikiyah, Syafi`iyah, dan Zaidiyah menghukumi haram. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Allah SWT memerintahkan menjaga kemaluan dalam segala keadaan kecuali kepada isteri dan budak yang dimilikinya. Sebagaimana dalam surat 23 [al-Mu'minun] ayat 5-7:

5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,

6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa.

7. Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. ( QS. 23 [al-Mu'minun] : 5 -7)

Kalau tidak ada alasan yang senada dengan itu maka onani hukumnya haram. Ibnu hazim berpendapat bahwa onani hukumnya makruh, tidak berdosa tetapi tidak etis. Diantara yang memakruhkan onani itu juga Ibnu Umar dan Atha` bertolak belakang dengan pendapat Ibnu Abbas, hasan dan sebagian besar Tabi`in menghukumi Mubah. Al-Hasan justru mengatakan bahwa orang-orang Islam dahulu melakukan onani pada masa peperangan. Mujahid juga mengatakan bahwa orang islam dahulu memberikan toleransi kepada para pemudanya melakukan onani. Hukumnya adalah mubah, baik buat laki-laki maupun perempuan.

Ali Ahmad Al-Jurjawy dalam kitabnya Hikmat Al-Tasyri` Wa Falsafatuhu. Telah menjelaskan kemadharatan onani mengharamkan perbuatan ini, kecuali kalau karena kuatnya syahwat dan tidak sampai menimbulkan zina. Agaknya Yusuf Al-Qardhawy juga sependapat dengan Hanabilah mengenai hal ini, Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husainy juga mengemukakan kebolehan onani yang dilakukan oleh isteri atau ammahnya karena itu memang tempat kesenangannya:

Seorang laki-laki dibolehkan mencari kenikmatan melalui tangan isteri atau hamba sahayanya karena di sanalah (salah satu) dari tempat kesenangannya.

Tahap kedua setelah bank sperma berhasil mengumpulkan sperma dari beberapa pendonor maka bank sperma akan menjualnya kepada pembeli dengan harga tergantung kualitas spermanya, setelah itu agar pembeli sperma dapat mempunyai anak maka harus melalui proses yang dinamakan inseminasi buatan yang telah dijelaskan di atas. Hukum dan pendapat inseminasi buatan menurut pendapat ulama` apabila sperma dari suami sendiri dan ovum dari istri sendiri kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, asal keadaan kondisi suami isteri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami isteri tidak berhasil memperoleh anak, maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fiqh:

Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa (emergency), dan keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukkan hal-hal yang terlarang.

Diantara fuqaha yang memperbolehkan/menghalalkan inseminasi buatan yang bibitnya berasal dari suami-isteri ialah Syaikh Mahmud Saltut, Syaikh Yusuf al-Qardhawy, Ahmad al-Ribashy, dan Zakaria Ahmad al-Barry. Secara organisasi, yang menghalalkan inseminasi buatan jenis ini Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara`a Depertemen Kesehatan RI, Mejelis Ulama` DKI Jakarta, dan lembaga Islam OKI yang berpusat di Jeddah.

Selain kasus di atas (sperma dari suami ditanam pada rahim isteri) demi kehati-hatian maka ulama mengharamkannya. Contoh sperma dari orang lain ditanam pada rahim isteri. Diantara yang mengharamkan adalah Lembaga fiqih Islam OKI, Majelis Ulama DKI Jakarta, Mahmud Syaltut, Yusuf al-Qardhawy, al-Ribashy dan zakaria ahmad al-Barry dengan pertimbangan dikhawatirkan adanya percampuran nasab dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Hal ini sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang masalah bayi tabung atau inseminasi buatan.

Dengan demikian hukum pendirian bank sperma bisa mubah jika bertujuan untuk memfasilitasi suami isteri yang ingin menyimpan sperma suaminya di bank tersebut, sehingga jika suatu saat nanti terjadi hal yang dapat menghalangi kesuburan, isteri masih bias hamil dengan cara inseminasi yang halal. Adapun jika tujuan pendirian bank sperma adalah untuk mendonorkan sperma kepada wanita yang bukan isterinya maka pendirian bank sperma adalah haram, karena hal yang mendukung terhadap terjadinya haram maka hukumnya haram.

CONTOH PERMASALAHAN TIDAK ETIS YANG DAPAT MUNCUL AKIBAT DONOR SPERMA

TEMPO.CO, Copenhagen - Denmark memperketat aturan donor sperma setelah ditemukan kondisi genetik langka. Sebanyak 43 bayi mengalami Neurofibromatosis tipe 1, diduga berasal dari lima pria yang menjadi donor sperma bagi ibu mereka.

Neurofibromatosis tipe 1 (NF1) menghasilkan tumor yang mempengaruhi sistem saraf, dan sperma yang tercemar diperkirakan telah digunakan di 10 negara. Bank sperma telah dikritik karena gagal mendeteksi kondisi tersebut.

Denmark memiliki kebijakan liberal soal donor sperma, yang menarik bagi wanita yang ingin hamil menggunakan inseminasi buatan. Dengan aturan baru ini nantinya satu orang donor hanya akan diperbolehkan untuk menyumbangkan maksimal untuk 12 inseminasi.

Salah satu bank sperma negeri itu, Nordisk Cryobank di Copenhagen, mengatakan baru menemukan lima bayi yang telah lahir dengan NF1. Direktur klinik, Peter Bower, menyatakan aturan kerahasiaan tidak memperbolehkan mereka memberikan informasi tentang usia anak dan di mana mereka tinggal.

Namun, dia mengatakan, donor diketahui telah memberikan sperma sebelum Oktober 2008 di negara-negara di dalam dan di luar Eropa. Dia mengatakan Nordisk Cryobank tidak segera berhenti menggunakan sperma karena tidak bisa memastikan donor bertanggung jawab untuk kondisi itu. Sumbangan sperma digunakan oleh 14 klinik kesuburan yang berbeda.

NF1 disebabkan oleh mutasi genetik. Dalam setengah dari semua kasus, NF1 diturunkan dari orang tua pada anak mereka. Dalam kasus lain, mutasi berkembang sendiri. NF1 dapat menghasilkan berbagai gejala, dari pigmentasi kulit yang tidak biasa, hingga tumor yang kadang-kadang bisa berubah menjadi kanker. Hal ini juga dapat menyebabkan kesulitan belajar, masalah dengan pengelihatan, dan tulang belakang melengkung secara abnormal. Tidak ada pengobatan untuk kondisi tersebut, tetapi gejalanya dapat dikelola.

Seorang ibu dari salah satu anak yang terkena dampak, Mia Levring, mengutuk tindakan klinik itu. Ia mengaku sangat "terkejut dan terguncang".

Read More

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws)

Setiap Rumah Sakit, sesuai dengan UU mempunyai banyak kewajiban, salah satunya menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit atau disebut juga hospital by laws (UU RS No.44/2009 Ps.29 ayat (1) huruf r). Yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaws) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Pelanggaran atas kewajiban tersebut diatas dikenakan sanksi administratif berupa:

1)      Teguran

2)      Teguran tertulis; atau

3)      Denda dan pencabutan izin Rumah Sakit

UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 28 Oktober 2009, dan semua Rumah Sakit yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini, paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal 28 Oktober 2009 atau sampai sampai tanggal 28 oktober 2011.

Hospital Bylaws adalah produk hukum yang dibuat dan ditetapkan ‘taylor made” dalam arti setiap Rumah Sakit menetapkan Hospital Bylaws secara spesifik yang mengacu pada visi, misi budaya dan lingkungan Rumah Sakit itu sendiri. Jadi jangan hanya copy paste saja mengikuti model Rumah Sakit lain yang jelas pasti berbeda dalam hal visi, misi, budaya dan lingkungannya, kecuali pembuatan Hospital bylaws hanya sekedar memenuhi persyaratan perijinan Rumah Sakit dan terhindar dari sanksi atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Ps.29 ayat (2) UU Rumah Sakit.

Hospital bylaws yang dibuat ala kadarnya atau hanya mengcopy penuh dari Rumah Sakit lain dapat mencerminkan wajah Rumah Sakit sesungguhnya, bahwa Rumah Sakit tersebut masih tradisional yang dikelola secara kekeluargaan dan cenderung tidak professional.  adanya Hospital bylaws diharapkan terjadi  penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance), yang ujungnya dapat tercapainya maksud dan tujuan Rumah Sakit sebagaimana yang dicita-citakan.

Tujuan dari hospital by laws memiliki dua macam, yaitu tujuan umum dan khusus. Dimana tujuan Umum-nya yaitu, memberikan informasi dan acuan bagi rumah sakit dalam menyusun peraturan internal rumah sakit-nya. Sedangkan, tujuan khususnya yaitu, Agar rumah sakit dapat menyusun peraturan internal rumah sakitnya masing-masing, dapat sebagai acuan departemen kesehatan dalam melakukan pembinaan rumah sakit, dan memacu profesionalisme penyelenggaraan rumah sakit.

Read More

Dokter di tengah Gempuran Pengobatan Alternatif

Pengobatan alternatif adalah salah satu jenis pengobatan non-konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventive, kuratif & rehabilitatif yg diperoleh mealui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik tetapi belum diterima dalam kedokteran konvensional.

Akhir-akhir ini sedang marak pengobatan alternative di masyarakat. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat kita yang lebih mempercayai pengobatan alternative yang tidak memiliki basis ilmu kedokteran dibandingkan dengan berobat ke dokter yang jelas-jelas memiliki ilmu tentang penyakit dan terapi yang logis. Padahal tidak semua pengobatan alternative memiliki ijin yang sah dari kementrian kesehatan.

WESTERN MEDICINE

Western Medicine atau conventional medicine adalah  metoda atau cara pengobatan yang dilakukan oleh dokter didasarkan atas hasil survey atau penelitian (evidence based medicine). Pengobatan komplementar tradisional alternatif adalah salah satu jenis pengobatan non-konvensional yang ditujukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  meliputi upaya promotif, preventive, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik tetapi belum diterima dalam kedokteran konvensional. 

DOKTER VS PENGOBATAN ALTERNATIF

Dokter sebuah profesi kesehatan yang menuntut ketelitian dan kejelian dalam pekerjaanya dikarenakan berhubungan dengan hidup mati seseorang yang menjadi pasiennya. Oleh karenanya sebagai seorang dokter harus bekerja menurut disiplin ilmu, protap dan aturan yang jelas sehingga tidak membahayakan para pasien. Seorang dokter juga berkewajiban memiliki empati dan hati nurani karena pekerjaanya berkaitan erat dengan kemanusiaan. Dokter disumpah untuk membaktikan hidupnya guna kepentingan perikemanusiaan, sehingga selayaknya pekerjaan mereka dituntut untuk lebih mementingkan kepentingan pasien daripada kepentingan pribadi.

Untuk menjadi seorang dokter dibutuhkan waktu tempuh pendidikan yang tidak sebentar. Menjadi dokter umum setidaknya memerlukan waktu 4 tahun untuk belajar teori dan 2 tahun untuk belajar dalam koass (praktek) langsung di rumah sakit dan puskesmas. Belum lagi ditambah untuk menjadi dokter spesialis setidaknya masih harus menjalani pendidikan lagi antara 4-6 tahun lamanya. Sehingga total untuk menjadi dokter spesialis diperlukan waktu tempuh pendidikan minimal 10 tahun. Waktu yang tidak sebentar jika dibandingkan dengan profesi lain yang hanya perlu waktu tempuh pendidikan sekitar 3-5 tahun saja.

Tak hanya itu, setelah dilantik menjadi dokter umum, bukan berarti seorang dokter bisa langsung menjalani praktek, karena dia haruslah lulus terlebih dahulu dalam Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai sarat untuk pengurusan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter. Karena tanpa SIP dokter akan dianggap menyelenggarakan praktek kedokteran ilegal. Ujian semacam ini diperlukan untuk menyaring dokter-dokter berkualitas yang akan melayani masyarakat secara langsung.

Begitu sulit dan berlika-liku perjalanan menjadi seorang dokter, mulai dari persaingan saat ujian masuk fakultas kedokteran, biaya pendidikan yang begitu mahal, syarat kelulusan yang tidaklah mudah, kegiatan perkuliahan dan perkoassan yang berat, resiko tertularnya berbagai jenis penyakit karena selalu bersinggungan dengan pasien, hingga harus jauh dari keluarga, anak dan istri karena harus mengabdi untuk bersedia ditempatkan di daerah sangat terpencil di seluruh Indonesia sebagai dokter PTT.

Menjadi sebuah ironi ketika melihat perjalanan menjadi dokter yang begitu sulit, akan tetapi disisi lain saat ini bermunculan banyak pengobatan alternatif baik yang ilegal karena belum memeiliki izin resmi maupun mereka yang  legal karena mengantongi izin dari dinas kesehatan terkait. Beberapa waktu lalu sempat heboh dan bermunculan berbagai iklan tentang klinik pengobatan TCM Tong Fang di Televisi lengkap dengan testimonial pasien mereka yang berhasil disembuhkan, namun belakangan iklan-iklan mereka dianggap menjerumuskan calon pasien.

Pengobatan TCM hanya salah satu contoh maraknya pengobat alternatif di indonesia. Diantara mereka memang ada yang memiliki pendidikan pengobatan TCM ala china akan tetapi banyak juga yang tidak dibekali pendidikan melalui jalur resmi. Selain TCM masih banyak pengobatan alternatif lain yang bermunculan di Indonesia. Diantara pengobatan tersebut memang ada yang terbukti memberikan hasil baik bagi penyembuhan pasien, akan tetapi banyak juga diantara mereka hanya memikikrkan keuntungan semata, tanpa memperhatikan keamanan dan keselamatan pasien.

Para pengobat herbal selalu berdalih bahwa terapi yang mereka berikan tidak memiliki efek samping yang merugikan karena bersifat alami, hal ini berbeda dengan obat-obatan dokter yang berasal dari zat kimia sehingga memiliki efek samping yang berbahaya untuk tubuh. Pernyataan tersebut tidak benar tapi juga tidak sepenuhnya salah, karena memang benar obat-obatan itu mengandung senyawa kimia akan tetapi tentu saja takaran dosis dan kandungannya disesuaikan bagi kebutuhan manusia, pemberiannya pun juga tidak boleh sembarangan. Ada aturan yang jelas sehingga obat yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi pengobatan dan meminimalisisr efek sampingnya.

Lain halnya dengan munculnya berbagai jenis pengobat herbal, dengan ramuan-ramuan ajaibnya yang terkadang justru tidak memiliki label informasi yang jelas mengenai indikasi dan kontraindikasi obat, komposisi obat, tanggal kadaluarsa, petunjuk pemakaian, interaksi dengan obat lain serta informasi lain seputar petunjuk peringatan keamanan dan keselamatan bagi pasien yang akan mengkonsumsi obat-obatan herbal tersebut. Lalu apakah jika begitu masih bisa dibilang jika obat herbal jauh lebih aman ketimbang obat-obatan modern yang sudah jelas baik buruknya bagi kesehatan pasien?

Tidak ada salahnya memang menjadi pengobat alternatif ataupun pengobat herbal. Justru menjadi sebuah solusi untuk bersama meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Akan tetapi yang perlu diperhatikan hendaknya mereka yang mengaku memiliki kemampuan pengobatan tradisional/alternatif dan ingin berpraktek mendirikan klinik ada baiknya benar-benar dibekali basic pendidikan pengobatan yang jelas, agar nantinya tidak mencelakakan pasien mereka. Selain itu dinas kesehatan sebagai instansi yang berwenang memberikan ijin praktek pengobatan juga harus ketat dan tegas dalam menyeleksi dan memberikan ijin praktek pengobat alternatif tersebut.

Fakta dilapangan yang terjadi saat ini justru berkebalikan, banyak dokter yang kesulitan mendapatkan surat ijin praktek karena terbentur ujian kompetensi dokter (UKDI), banyak klinik dokter yang kesulitan mendapatkan ijin karena harus melengkapi semua syarat yang dibutuhkan agar ijin dapat dikeluarkan atau pelaksanaan proses akreditasi rumah sakit yang sangat melelahkan dan menyita waktu, sebagai syarat agar rumah sakit tersebut terus dapat beroperasi. Hal ini sangat berbeda jauh dengan mudahnya seseorang yang mengaku ahli pengobatan alternatif untuk mendapatkan ijin praktek.

Entah apa yang sudah terjadi dalam sistem kesehatan di negara kita, seorang dokter yang begitu susah payah meraih gelar dokter mereka, masih saja dipersulit untuk mengabdikan ilmu mereka bagi peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Sementara mereka para oknum  pengobat alternatif yang belum jelas pendidikan dan pengetahuan seputar pengobatan justru dapat melenggang dengan leluasa untuk memberikan pengobatan pada masyarakat bahkan dengan percaya diri mereka memasang plang papan nama besar, hingga menyebar pamflet, pasang iklan di koran, radio dan TV dengan berbagai janji-janji kesembuhan pengobatan mereka.

Diluar itu semua saya juga meyakini, bahwa tidak ada satupun rekan-rekan sejawat dokter yang merasa kuatir  tersaingi  karena banyaknya bermunculan klinik-klinik pengobatan herbal tersebut. Hal ini terbukit dengan makin ramainya jumlah kunjungan pasien untuk berobat di klinik dokter ataupun dirumah sakit. Justru yang menjadi kekuatiran kami sebenarnya lebih karena makin banyak juga pasien yang datang sudah dalam kondisi parah karena sebelumnya sudah dirawat oleh oknum pengobatan alternatif. Kondisi yang sudah makin parah tersebut tentunya akan mempersulit proses pengobatan secara medis, sehingga pada akhirnya memerlukan waktu lama dan biaya pengobatan yang lebih besar.

Tidak ada salahnya memang menjadi pengobat alternatif, dokter juga bukanlah profesi yang paling hebat dalam hal penyembuhan. Setiap jenis pengobatan adalah usaha manusia, sementara untuk hasil akhir pengobatan itu sendiri Tuhan yang menentukan. Namun setidaknya sebagai manusia yang memiliki akar dan pikiran bisa mempertimbangkan pengobatan yang rasional, bukan pengobatan yang cenderung tidak masuk akal. Banyak diantara para oknum pengobat alternatif yang tidak didukung oleh data dan fakta seputar penyakit yang diderita oleh pasiennya sehingga bisa dibilang pengobatan yang diberikan juga cenderung asal-asalan.

Berbeda dengan seorang dokter, tidak akan mengobati pasiennya semata-mata hanya berdasarkan apa yang dikeluhkan pasien. Tapi dokter akan mencari data objektif lain yang jelas dan valid sehingga mendukung diagnosis dan terapi yang diberikan. Selain anamnesis (wawacancara) seputar keluhan pasien, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti laboratorium darah, rekam jantung (EKG), pemeriksaan USG dan Radiologi, serta berbagai pemeriksaan lain yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasiennya sehingga dapat diberikan pengobatan yang benar dan efektif.

Untungnya masyarakat kita sekarang sudah cukup cerdas, sehingga tidak mudah terbuju rayuan pengobatan alternatif yang memberikan jani-janji surga bagi kesembuhan pasien. Akan tetepai na’as bagi mereka yang minim informasi banyak yang menjadi korban para oknum tersebut. Penyakit yang sebelumnya bisa dibilang tak begitu parah justru menjadi makin parah, bahkan tak jarang hingga meninggal dunia setelah ditangani oknum pengobat alternatif tersebut. Namun adakah diantara mereka yang menggugat? adakah kasus malpraktik pengobat alternatif yang didokumentasikan dan diberitakan secara besar-besaran dimedia massa? sangat berbeda bukan pemberitaannya ketika ada berita seputar dugaan dan tuduhan malpraktik yang dilakukan oleh dokter.

Pengobatan alternatif itu baik, namun perlu diperhatikan bahwa pengobatan alternatif itu harus benar-benar memiliki basic pendidikan pengobatan yang jelas, agar nantinya tidak mencelakakan pasien. Jadi, pengobatan alternatif ini digunakan apabila pasien sudah mengetahui diagnosis dari dokter terlebih dahulu, agar prinsip dasar dari terapi penyakitnya diketahui oleh pasien sehingga memiliki dasar untuk  memilih pengobatan konvensional ataupun alternatif, sebab pilihan terapi merupakan hak pasien.

Untuk dokter, cukup menginformasikan pasien tentang pilihan terapi yang akan diambil oleh pasien. Pada pasien, sebaiknya lebih mencari informasi yang benar mengenai pengobatan alternatif dan konvensional agar menjadi pasien yang cerdas. Untuk pengobat alternatif, harus memiliki basic pengobatan yang jelas. Khusus untuk  dinas kesehatan sebagai instansi terkait harus ketat dalam memberi izin praktek terhadap pengobat alternatif.

Read More

Disiplin Kedokteran

Arranged by

Kelompok 1

Astrid Shafira H Aulia Nur Fitriani Dea Syahidatul Destya Suci Nuraeni Agnes Anurul Maulidia Anindita Indriani Btari Magistra P Arlinda Azka Zhafira Putri

10100113003 10100113010 10100113017 10100113019 10100113031 10100113034 10100113035 10100113039 10100113046

Andini S N Ayi Abdul Basith Bella Adelina Arif Lukmanul  Anita Sapitri A Adam Ibrahim Andriana Rafika  Abdullah Patria

10100113048 10100113058 10100113063 10100113066 10100113072 10100113073 10100113076 10100113077

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat yang tiada hentinya kepada manusia. Terutama nikmat iman dan akal yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Dengan nikmat akal tersebutlah kita dituntut untuk dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya tanpa menyimpang dari perintah-Nya.

Tak lupa Salawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan ilmu dari Allah kepada umat-umatnya.

Alhamdulillah, kami dapat menyelesaikan makalah yang menerangkan tentang disiplin kedokteran menurut pandangan hukum, etika dan Islam

. Semoga dengan tersusunnya makalah ini dapat menambah pengetahuan kita. Mohon maaf atas kekurangandan kesalahan dalam penulisan makalah ini. Untuk itu, kami juga menunggu kritik dan saran untuk kami.  Terima Kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb.

                                                                                  Bandung, 16 Desember 2013

                                                                                                                                 Kelompok 1 BHP

                                                                                                                                FK UNISBA 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Profesi dokter dianggap sebagai sebuah seni (art) dalam kehidupan, karenanya tidak setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan kecakapan akan tindakan-tindakan medis, walaupun itu hanya tindakan medis sederhana yang dapat dimiliki oleh setiap orang saat ini.

Dokter bagi masyarakat luas adalah seseorang yang menolong seorang pasien. Namun adapun definisi dokter secara oprasional yaitu Dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran.

Selain itu di Indonesia kini, dokter masih dianggap sebagai profesi yang terhormat dan mulia, masyarakat menganggap bahwa seorang dokter adalah orang yang paripurna, yang mampu menyelesaikan segala hal dan  segala masalah yang diderita pasien dan memecahkan masalah-masalah lainnya. Untuk menunjang profesionalisme kita juga harus memiliki dasar hukum etika dan agama agar kita bisa menjadi dokter yang baik.

Ilmu kedokteran adalah suatu ilmu yang sangat berkembang pesat, bahkan perkembangannya bisa berubah tiap 24 jam atau bahkan kurang. Ilmu akan bermanfaat jika dibarengi dengan iman. Begitu juga dengan ilmu kedokteran. Dengan perkembangannya yang begitu pesat, tanpa dibarengi dengan iman dalam menggunakannya, maka dokter tersebut akan tersesat dan terjerumus karena ilmunya yang tidak dimanfaatkan secara baik. Bahkan dalam hadist dikatakan bahwa Orang yang paling keras siksanya adalah seorang berilmu dan tidak diberi manfaat oleh Allah dengan sebab ilmunya. Untuk menghindarinya, maka kita perlu mengetahui landasan hukum suatu masalah baik dari segi hukum yang berlaku, dari segi etika dan tentu juga dari segi agama.

Sebagai seseorang yang profesional, tentu profesi dokter memiliki suatu disiplin yang mengikatnya. Disiplin ini terdiri dari berbagai aspek maupun segi hukum, moral dan etika, juga agama. Untuk menjadi seorang dokter yang baik maka tentu sebagai mahasiswa kedokteran kita perlu mengetahui dan memahami disiplin kedokteran itu sendiri dan selanjutnya diterapkan dan dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari kelak ketika sudah menjadi dokter.

B.   Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1.     Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai disiplin kedokteran

2.   Menelaah abortus dari segi Undang-undang, etika dan agama mengenai disiplin kedokteran

3.     Memenuhi tugas mata kuliah Bioethic and Humanism Programe

C.   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami memiliki beberapa rumusan masalah yang dituangkan dalam bab Disiplin kedokteran. Yaitu bab pembahasan mengenai disiplin kedokteran. Diantaranya yaitu:

a.    Apa yang dimaksud profesionalisme?

b.    Bagaimana prinsip profesionalisme seorang dokter?

c.     Apa yang dimaksud disiplin kedokteran?

d.     Apa hubungannya profesionalisme dengan disiplin kedokteran?

e.     Bagaimana norma pada disiplin kedokteran?

f.     Apa yang disebut pelanggaran disiplin profesi?

g.    Bagaimana bentuk dari pelanggaran disiplin kedokteran?

h.    Bagaimana pelanggaran disiplin kedokteran menurut undang-undang?

i.      Bagaimana pelanggaran disiplin kedokteran menurut Islam?

D.   Metode Penulisan

Dalam penulisan makalah mengenai disiplin kedokteran ini, kami menggunakan beberapa metode penulisan, diantaranya :

1.     Metode Study Literatur

Metode penulisan ini dilakukan dengan cara mencari data dan informasi dari buku-buku dan media cetak yang mendukung materi ini.

2.   Metode Web Search

Metode penulisan ini dilakukan dengan cara mencari data dan informasi dari situs internet.

E.    Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dalam tata urutan makalah ini, maka penulis menyajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1.     BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang: latar belakang masalah,tujuan penulisan, rumusan masalah, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

2.   BAB II : DISIPLIN KEDOKTERAN

Bab ini menjelaskan mengenai disiplin kedokteran dan kaitannya terhadap kasus kelalaian.

3.     BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penyimpulan dari bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan pada pendahuluan.

BAB II

DISIPLIN KEDOKTERAN

A.   Pengertian Disiplin Kedokteran

Menurut UU Praktik Kedokteran Pasal 55 ayat 1Profesi kedokteran dan kedokteran gigi memiliki keluhuran karena tugas utamanya adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan KESEHATAN. Dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai dokter dan dokter gigi, selain terikat oleh norma etika dan norma hukum, profesi ini juga terikat oleh norma disiplin kedokteran, yang bila ditegakkan akan menjamin mutu pelayanan sehingga terjaga martabat dan keluhuran profesinya.

B.   Latar Belakang Disiplin Kedokteran

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dokter yang sudah menjalankan praktik tidak akan terlepas dari kemungkinan pelanggaran atau kelainan medik. Untuk itu diperlukan proses pendisiplinan menganut kaidah-kaidah “hukum” disiplin profesi kedokteran. Hukuman maksimal dari proses penegakan disiplin adalah pencabutan registrasi dokter yang melanggar atau lalai.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dibentuk untuk menegakan disiplin dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran, yaitu penegakan aturan-aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan kedokteran dalam pelaksanaan pelayanan medis yang seharusnya diikuti oleh dokter dan dokter gigi.

Majelis disiplin merupakan majelis keilmuan. Dokter yang diadukan ke majelis ini bersidang dengan caranya sendiri, diatur oleh internal untuk memeriksa dan mengadili dokter atau dokter gigi yang disangka berbuat malapraktik, dan menjatuhkan keputusan oleh undang undang ini dinyatakan final dan banding. Apabila majelis ini sudah memutuskan bahwa seorang dokter bersalah atau melakukan malapraktik, maka kemudian bisa dilanjutkan ke pengadilan perdata atau pidana bila memang terkait dengan itu. Inilah yang kemudian disebut pengadilan filter.

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua MKDKI atau MKDKI-Provinsi.

MKDKI bukan merupakan badan eksklusif yang memfilter seluruh persoalan pelanggararan yang diadukan pasien, dan memutuskan apakah suatu kasus bisa diajukan ke pengadilan pidana atau perdata. Keberadaan MKDKI sepanjang sebagai pengadilan filter untuk menegakkan disiplin. Keputusan majelis-majelis ini hanya memberikan sanksi-sanksi profesi, sanksi etik, sanksi administratif, dan bukan masalah hokum, jadi tidak mengikat apabila pihak korban mengajukkan permasalahan yang sama kehadapan pengadilan umum baik perdata maupun pidana. Keberadaan MKDKI sangat berperan dalam menegakkan disiplin profesi kedokteran atau kedokteran gigi, sehingga penting untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan profesi tersebut baik dokter atau dokter gigi dan mahasiswa kedokteran atau kedokteran gigi.

Kepatuhan menerapkan aturan – aturan / ketentuan penerapan keilmuan dlm pelaksanaan pelayanan.

Lebih khusus: kepatuhan menerapkan kaidah -kaidah penatalaksanaan klinis (asuhan medis)  Yang mencakup:

a.       penegakan diagnosis

b.       tindakan pengobatan (treatment)

c.       menetapkan prognosis

Dengan standar/ indikator:

1)     Standar kompetensi

2)   Standar perilaku etis

3)     Standar asuhan medis

4)   Standar klinis.

C.   Profesionalisme dalam disiplin kedokteran

Profesionalisme dalam disiplin kedokteran tertuang dalam peraturan konsil kedokteran indonesiatentang disiplin profesional dokter dan dokter gigi. Yang dikeluarkan oleh konsil kedokteran yaitu:

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.  Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi adalah ketaatan terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran.

2.    Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

3.     Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terregistrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia.

4.    Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

5.     Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.

6.   Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat Provinsi, yang selanjutnya disebut MKDKI-P adalah lembaga di wilayah provinsi tertentu yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.

Pasal 2

Pengaturan Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi bertujuan untuk:

a.       memberikan perlindungan kepada masyarakat;

b.       mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; dan

c.       menjaga kehormatan profesi.

Pasal 3

(1). Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

(2). Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:

1.        melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;

2.     tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;

3.  mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

4.   menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;

5.   menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;

6.   tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;

7.     melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;

8.    tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai(adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;

9.  melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;

10.   tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;

11.    melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12.  melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;

13.  menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;

14. melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah;

15. tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;

16.  menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17.   membuka rahasia kedokteran;

18. membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;

19.   turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati;

20.meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

21. melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;

22. menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;

23. menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat/alat kesehatan;

24.mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;

25.   adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;

26. berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

27. tidak jujur dalam menentukan jasa medis;

28. tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI/MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.

D.   Prinsip-prinsip kunci dari profesionalisme

Dalam menjalankan asuhan klinis kepada pasien, tenaga medik harus  bekerja dalam batas-batas kompetensinya, baik dalam penegakkan diagnosis maupun dalam penatalaksanaan pasien. Prinsip-prinsip itu diantaranya:

1.        Excellence (Unggul)

a.       Komitmen pada kompetensi

Setiap Dokter harus memiliki komitmen terhadap kompetensinya masing-masing. Baik mengerjakan apa yang harus dikerjakan secara maksimal maupun merujuk pasien yang memang bukan kompetensinya

b.       Continous quality improvement

Sikap profesionalisme yang sangat bagus selainitu ada Continuos Quality Improvement, yaitu terus belajar dan menambah ilmu. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang, apalagi ilmu kedokteran. Alangkah baiknya kita sebagai dokter terus belajar dan menambah ilmu, entah itu dari mengikuti seminar, membaca artikel kodekteran, atau memperdalam ilmu dengan mengikuti pendidikan sarjana.

2.      Accountability  (Tanggung Jawab)

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Lafal Sumpah Dokter. Kode etik adalah pedoman perilaku. Kode Etik Kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan no. 434 / Men.Kes/SK/X/1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan International Code of Medical Ethics dengan landasan idiil Pancasila dan landasan strukturil Undang-undang Dasar 1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

    Pelanggaran terhadap butir-butir Kode Etik Kedokteran Indonesia ada yang merupakan pelanggaran etik semata-mata dan ada pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran.

3.        Humanity (Kemanusiaan)

a.       Respect

Menghargai mengacu pada menghormati orang lain dengan rasa hormat, perbedaan, dan martabat. Menggunakan komitmen untuk menghormati pilihan dan hak orang lain mengenai perawatan medis mereka (ABIM 1992,hal. 2). Kepekaan dan ketanggapan akan budaya, umur, gender, dan kekurangan mereka juga termasuk akan menghargai (Accreditation Council for Graduate Medical Education, 1999). Hal tersebut menghadirkan dokter-dokter dengan tantangan khusus karena tanda tanda dari menghargai dari setiap budaya bisa berbeda-beda. Namun demikian, hal tersebut bisa disebut sebagai esensi dari humanisme (ABIM 1994) karena memberikan tanda pengenalan akan menghargai setiap manusia dengan kepercayaannya dan sistem penilaiannya (Abbot 1983). Dihargai merupakan hak pasien dan dibutuhkan keyakinan, privasi, dan persetujuan yang sebelumnya telah diinfomasikan. Hal tersebut juga berdasarkan dari kolega di kedokteran sebagaimana dengan pelayan kesehatan yang lain, pelaham institusi, sistem dan proses (Association of American Medical Colleges and the National Board of Medical Examiners 2002).

b.       Compassion

Compassion telah didemonstrasikan oleh dokter ahli terhadap pasien sehingga dapat mempengaruhi diskusi dan mempunyai komponen tujuan objektif afektif dan kognitif untuk mencapai pelayanan yang berkualitas.compassion ini juga mampu mempertahankan hubungan baik dan kedekatan antara pasien dengan dokter ahli sehingga saya sebagai dokter ahli dapat meyakinkan pasien clubfoot dan keluarganya.

c.       Empati

Empati (dari Bahasa Yunani εμπάθεια yang berarti “ketertarikan fisik”) didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali, mempersepsi, dan merasakan perasaan orang lain. Karena pikiran, kepercayaan, dan keinginan seseorang berhubungan dengan perasaannya, seseorang yang berempati akan mampu mengetahui pikiran dan mood orang lain. Empati sering dianggap sebagai semacam resonansi perasaan.

Dalam buku Social Psicologykarangan Robert A Baron dinyatakan : empati adalah kemampuan seseorang untuk bereaksi terhadap emosi negatif atau positif orang lain seolah-olah emosi itu dialami sendiri.

d.       Honor

Ditunjukkan melalui perilaku dg standar tertinggi, tidak melakukan penyimpangan penyimpangan-penyimpangan personal maupun profesional dan ini merupakan esensi humaniora,terutama pd klien,pasien, mhs, subjek penelitian, teman sejawat dan bahkan komunitas yg lebih luas. honor and integriti  :harus jujur,tulus,dan berterus terang

e.       Integrity

Integritas (Integrity) adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan ini. Dengan kata lain, “satunya kata dengan perbuatan”. Mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain.

Indikator Perilaku:

1.      Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik

a.       Mengikuti kode etik profesi dan perusahaan.

b.       Jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup atau otoritasnya.

c.       Meluangkan waktu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etik.

2.      Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai (values) dan keyakinannya

a.       Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan.

b.       Berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat.

c.       Jujur dalam berhubungan dengan pelanggan.

3.      Bertindak berdasarkan nilai (values) meskipun sulit untuk melakukan itu

a.       Secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan.

b.       Berterus terang walaupun dapat merusak hubungan baik.

4.      Bertindak berdasarkan nilai walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar

a.       Mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan.

b.       Bersedia untuk mundur atau menarik produk/jasa karena praktek bisnis yang tidak etis.

c.       Menentang orang-orang yang mempunyai kekuasaan demi menegakkan nilai (values).

E.    Profesi kedokteran merupakan profesi yang luhur

Profesi luhur ini memiliki kriteria-kriteria tertentu, sebagaimana profesi pada umumnya. Ada dua hal yang menjadi ciri-ciri profesi pada umumnya, yakni: 

      1. Bertanggung jawaban

      2. Hormat terhadap hak orang lain

Bagi profesi luhur, selain  harus memenuhi ciri-ciri profesi pada umumnya di atas, dituntut pula ciri-ciri lain, yaitu:

1.           Sikap bebas dari pamrih

2.         pengabdian pada tuntutan etika profesi

Profesi luhur harus dijalankan tanpa pamrih, dimana kepentingan pasien atau klien yang harus diutamakan, bahkan harus didahulukan dari kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok. Tuntutan etika profesi harus tetap dipertahankan, meskipun pasien, masyarakat atau negara sekalipun menghendaki lain. Misalnya pasien yang atas permintaannya sendiri dan juga keluarganya agar digugurkan kandungannya atau ingin di-euthanasia, dan seterusnya. Di sini etika profesi luhur harus dipegang meskipun hal ini bertentangan dengan keinginan pasien sendiri. Jadi etika profesi  luhur menuntut dan menuntun agar pelaku profesi dalam keadaan apapun menjunjung tinggi keluhuran profesinya. Etika profesi menjadi benteng pertahanan bagi tegaknya sendi-sendi suatu profesi luhur.

F.    Norma disiplin kedokteran

Norma atau kaidah etika menjadi lingkup dokter dan dokter gigi baik sebagai individu dalam profesi dan sebagai penyelenggaraan profesi dalam praktik kedokteran. Seorang dokter atau dokter gigi harus taat pada norma etika baik dia tidak berpraktik maupun juga saat melakukan praktik kedokteran. Seorang dokter dan dokter gigi tidak memiliki STR, SIP, pemalsuan ijazah, pengguna obat terlarang dan sebagainya, secara etika sebagai anggota profesi tetap dianggap melanggar etika dan dapat diproses oleh organisasi profesinya. Sedangkan untuk norma disiplin kedokteran, hal ini sangat terkait dengan dilakukan dalam praktik kedokteran. Penerapan dan penegakan norma-norma disiplin baru dapat dikatakan aktif bila dilakukan dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Seorang dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki STR atau SIP, pemalsuan ijazah, pengguna obat-obat terlarang dan sebagainya, bila diterapkan dan terjadi pada penyelenggaraan praktik kedokteran, maka tidak saja norma etika, tetapi norma-norma disiplin juga berlaku dan dapat dikenakan, karena dianggap prilaku dokter itu berpengaruh terhadap praktik kedokteran yang dilakukannya.Begitu pula pada norma hukum yang mengatur terhadap dokter dan dokter gigi secara individu untuk pergaulan dalam masyarakat tetapi adapula norma hukum dalam pergaulan pada penyelenggaraan praktik kedokteran. Jadi pada norma hukum mengatur dokter dan dokter gigi baik diluar praktik kedokteran maupun didalam melaksanakan praktik kedokteran. 

G.   Pelanggaran Disiplin Profesi

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi adalah ketaatan terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Jadi pelanggaran disiplin profesi merupakan pelanggaran yang di lakukan terhadap aturan-aturan ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran

Hakikatnya dikelompokkan dlm 3 hal:

1)       Melaksanakan praktik kedokteran dengan  tidak kompeten

2)     Tidak melakukan tugas dan tanggung jawab profesional dengan baik

3)       Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi

H.   Bentuk Pelanggaran Disiplin Kedokteran

a.       Kelalaian (negligence): ommission, commission

Kelalaian tidak sama dengan malpraktek, tetapi kelalaian termasuk dalam arti malpraktik, artinya bahwa dalam malpraktek tidak selalu ada unsur kelalaian.

Kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cidera/kerugian orang lain.

Sedangkan  yang dimaksud dengan kelalaianlam arti lain adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut.

Negligence, dapat berupa Omission (kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan) atau Commission (melakukan sesuatu secara tidak hati-hati).

Dapat disimpulkan bahwa kelalaian adalah melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan pada tingkatan keilmuannya tetapi tidak dilakukan atau melakukan tindakan dibawah standar yang telah ditentukan. Kelalaian praktek adalah seorang yg tidak mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan keperawatan yang lazim dipergunakan dalam merawat pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama.

Pada kasus ini terjadi kelalaian dokter Hadiza yaitu tidak dilihatnya terlebih dahulu data dari pasien sehingga tejadi kesalahan penanganan. Hal ini tentu sangat merugikan pasien. Hendaknya setiap dokter harus beusaha untuk hati-hati dalam menentukan setiap langkahnya karena yang ditanganinya adalah manusia.

b.       Tidak kompeten (incompetence): tidak cakap

c.       Penipuan / ketidak jujuran (fraud)

d.       Pelecehan / hub sexual pada pasien (sexual abuse)

Melakukan pelecehan seksual atau tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien. Seorang profesional medik tidak boleh menggunakan  hubungan personal (seperti hubungan seks atau emosional)  yang merusak hubungan dokter – pasien. Misalnya pasien mengeluhkan sakit kepala namun malah memegang payudara, atau melakukan pemeriksaan yang tidak seharusnya dilakukan namun bersangkutan dengan perilaku seksual.

   e.       Ketidaklayakan fisik, mental saat menangani pasien (impairment)

f.        Peresepan tidak wajar (inappropriate prescribing)

Bentuknya bisa berupa polifarmasi -pemberian beberapa obat sekaligus yang tidak perlu- pemberian antibiotik dan steroid yang berlebihan, mengutamakan obat non-generik untuk mengambil keuntungan, juga obat-obatan yang pemakaiannya di luar indikasi resmi (off label use).

Contohnya pemberian suplemen, vitamin, antihistamin untuk pilek atau flu, obat pelonggar saluran pernapasan untuk batuk pada infeksi saluran pernapasan atas, dan sebagainya yang belum tentu dibutuhkan.

 Pengobatan semacam ini sering tidak disadari dan terjadi hampir setiap hari dalam kehidupan kita. Pola pengobatan tidak rasional yang dilakukan oknum dokter untuk mengambil keuntungan dari pasien, bisa dikategorikan sebagai kejahatan.

Meresepkan obat yang tidak perlu pada pasien dapat menimbulkan banyak kerugian. Selain merugikan pasien secara ekonomi, kesehatan pasien juga dipertaruhkan. Sebagian besar obat tidak larut dalam air sehingga perlu diproses di dalam organ hati sehingga penggunaan obat yang terlalu banyak dan tidak tepat, bisa mengganggu fungsi hati. Tak hanya itu, obat-obat yang beredar di pasaran, banyak yang dosis per-satuan tablet atau kapsulnya terlalu besar bisa menimbulkan efek samping bahkan kematian.

Pemberian obat yang tidak tepat memang bukan hal baru. Secara garis besar, hal ini disebabkan oleh dua faktor:

Pertama, membanjirnya obat dalam jumlah yang sangat besar. Di Indonesia, jumlah obat yang terdaftar mencapai sekitar 20.000 jenis (dari 200 pabrik farmasi), banyak di antaranya merupakan produk yang sama. Hal ini menyebabkan dokter sulit menentukan obat yang paling baik, ditinjau dari segi harga dan efektivitasnya (cost effective).

Kedua, pertimbangan dokter dalam menentukan obat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk setiap jenis obat yang diresepkan, dokter dapat menerima komisi dari perusahaan farmasi yang bersangkutan.

g.       Hal-hal lain:

1)     Fee splitting

Dalam melakukan rujukan (pasien, laboratorium, teknologi) kepada dokter lain/ sarana penunjang lain, atau pembuatan resep/ pemberian obat, seorang dokter/dokter gigi hanya dibenarkan bekerja untuk kepentingan pasien . Oleh karenanya, dokter tidak dibenarkan meminta atau  menerima imbalan jasa diluar ketentuan etika profesi yang  dapat mempengaruhi indepedensi dokter (kick-back atau fee-splitting); 

2)   Informed consent

Secara harfiah Consent artinya persetujuan, atau lebih ‘tajam’ lagi,”izin”. Jadi Informed consent adalah persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis pada pasien, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain-lain untuk menegakkan diagnosis, memberi obat, melakukan suntikan, menolong bersalin, melakukan pembiusan, melakukan pembedahan, melakukan tindak-lanjut jika terjadi kesulitan, dan sebagainya. Selanjutnya kata Informed terkait dengan informasi atau penjelasan.

Dapat disimpulkan bahwa Informed Consent adalah persetujuan atau izin oleh pasien (atau keluarga yang berhak) kepada dokter untuk melakukan tindakan medis atas dirinya, setelah kepadanya oleh dokter yang bersangkutan diberikan informasi atau penjelasan yang lengkap tentang tindakan itu. Mendapat penjelasan lengkap itu adalah salah satu hak pasien yang diakui oleh undang-undang sehingga dengan kata lain Informed consent adalah Persetujuan Setelah Penjelasan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989, Persetujuan Tindakan Medik adalah Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Hakikat Informed consent mengandung 2 (dua) unsur esensial yaitu :

1.        Informasi yang diberikan oleh dokter;

2.      Persetujuan yang diberikan oleh pasien.

Informed consent dapat diberikan secara tertulis, secara lisan, atausecara isyarat.

3)     Rekam medis

Definisi Rekam Medis dalam berbagai kepustakaan dituliskan dalam berbagai pengertian, seperti dibawah ini:

1. Menurut Edna K Huffman: Rekam Medis adalab berkas yang menyatakan siapa, apa, mengapa, dimana, kapan dan bagaimana pelayanan yang diperoleb seorang pasien selama dirawat atau menjalani pengobatan.

2. Menurut Permenkes No. 749a/Menkes/Per/XII/1989:

RekamMedisadalahberkas yang bei isi catatan dan dokumen mengenai identitas

3. IDI :Sebagai rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medik/kesehatan kepada seorang pasien.

Menurut PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Catatan merupakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka palayanan kesehatan.

Bentuk Rekam Medis dalam berupa manual yaitu tertulis lengkap dan jelas dan dalam bentuk elektronik sesuai ketentuan.

Rekam medis terdiri dari catatan-catatan data pasien yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan. Catatan-catatan tersebut sangat penting untuk pelayanan bagi pasien karena dengan data yang lengkap dapat memberikan informasi dalam menentukan keputusan baik pengobatan, penanganan, tindakan medis dan lainnya. Dokter atau dokter gigi diwajibkan membuat rekam medis sesuai aturan yang berlaku.

Menurut PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 data-data yang harus dimasukkan dalam Medical Record dibedakan untuk pasien yang diperiksa di unit rawat jalan dan rawat inap dan gawat darurat. Setiap pelayanan baik di rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat dapat membuat rekam medis dengan data-data sebagai berikut:

1. Pasien Rawat Jalan

Data pasien rawat jalan yang dimasukkan dalam medical record sekurang-kurangnya antara lain:

a. Identitas Pasien

b. Tanggal dan waktu.

c. Anamnesis (sekurang-kurangnya keluhan, riwayat penyakit).

d. Hasil Pemeriksaan fisik dan penunjang medis.

e. Diagnosis

f. Rencana penatalaksanaan

g. Pengobatan dan atau tindakan

h. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

i. Untuk kasus gigi dan dilengkapi dengan odontogram klinik dan

j. Persetujuan tindakan bila perlu.

2. Pasien Rawat Inap

Data pasien rawat inap yang dimasukkan dalam medical record sekurang-kurangnya antara lain:

a. Identitas Pasien

b. Tanggal dan waktu.

c. Anamnesis (sekurang-kurangnya keluhan, riwayat penyakit.

d. Hasil Pemeriksaan Fisik dan penunjang medis.

e. Diagnosis

f. Rencana penatalaksanaan

g. Pengobatan dan atau tindakan

h. Persetujuan tindakan bila perlu

i. Catatan obsservasi klinis dan hasil pengobatan

j. Ringkasan pulang (discharge summary)

k. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan ksehatan.

l. Pelayanan lain yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan tertentu.

m. Untuk kasus gigi dan dilengkapi dengan odontogram klinik

3. Ruang Gawat Darurat

Data pasien rawat inap yang harus dimasukkan dalam medical record sekurang-kurangnya antara lain:

a. Identitas Pasien

b. Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan

c. Identitas pengantar pasien

d. Tanggal dan waktu.

e. Hasil Anamnesis (sekurang-kurangnya keluhan, riwayat penyakit.

f. Hasil Pemeriksaan Fisik dan penunjang medis.

g. Diagnosis

h. Pengobatan dan/atau tindakan

i. Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut.

j. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan.

k. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain dan

l. Pelayanan lain yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan tertentu.

Contoh Data-data Identitas Pasien antara lain:

- Nama :

- Jenis Kelamin :

- Tempat Tanggal lahir :

- Umur :

- Alamat :

- Pekerjaan :

- Pendidikan :

- Golongan Darah :

- Status pernikahan :

- Nama orang tua :

- Pekerjaan Orang tua :

- Nama suami/istri :

Data-data rekam medis diatas dapat ditambahkan dan dilengkapi sesuai kebutuhan yang ada dalam palayanan kesehatan.

I.       Pelanggaran bidang hukum kesehatan pada profesi kedokteran

Contoh pelanggaran Bidang hukum kesehatan pada profesi kedokteran :

1.               Malpraktek

Dalam bidang kedokteran sekarang sering ditemui kegagalan dalam melakukan praktek atau yang biasa disebut malpraktek. Banyak masyarakat awam yang tidak tau cara bagaimana menangani masalah tersebut sehingga para dokter dan rumah sakit melakukan pelanggaran etika yaitu tidak bertanggung jawab dan lebih memilih diam atau lari dari masalah.Jenis Malpraktek :

a.       Malpraktek Etik

Yang dimaksud dengan malpraktek etik adalah dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran. Sedangkan etika kedokteran yang dituangkan da dalam KODEKI merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk dokter.

b.       Malpraktek Perdata (Civil Malpractice)

Terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) sehingga menimbulkan kerugian pada pasien.

c.       Malpraktek pidana karena kesengajaan (intensional)

Misalnya pada kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis, euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar.

d.       Malpraktek pidana karena kecerobohan (recklessness)

Misalnya melakukan tindakan yang tidak lege artis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis.

e.       Malpraktek pidana karena kealpaan (negligence)

Misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi yang didalam rongga tubuh pasien.

f.        Malpraktek Administratif (Administrative Malpractice)

Terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, manjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.

2.              Pelanggaran Etika Di Asuransi Kesehatan

Asuransi Kesehatan adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabahnya bahwa apabila si nasabah mengalami risiko yang berhubungan dengan kesehatannya, seperti sakit sehingga harus dirawat inap, dirawat jalan, diobati atau dioperasi, maka perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kepada si nasabah tersebut. Jika tidak terpenuhi semua asuransi kesehatan yang dibutuhkan pasien maka jelas pihak asuransi kesehatan itu tidak menjalankan tugasnya dan melanggar dari etik-etik asuransi kesehatan tersebut.

3.               Pelanggaran Etika Dalam Aborsi

Secara sederhana kata aborsi adalah mati ( gugurnya ) hasil konsepsi. Artinya aborsi itu dapat dimulai dari sejak benih wanita (ovum ) dengan benih pria ( sperma ) mengadakan konsepsi. Kehidupan yang utuh dimulai dari dua benih menjadi satu ( TWO IS ONE ).

J.      Pandangan Agama terhadap Kelalaian sebagai bentuk pelanggaran disiplin

Salah satu dari kekurangan santri secara umum adalah perilaku disiplin. Sebenarnya bukan santri saja yang berperilaku kurang disiplin. Secara umum mayoritas individu yang berasal dari negara miskin atau berkembang terkena penyakit ini. Kalangan militer adalah pengecualian.Secara definisi, disiplin adalah kemauan yang instan untuk taat dan hormat pada aturan yang berlaku baik itu aturan agama, etika sosial maupun tata tertib organisasi. Baik ada yang mengawasi atau tidak.Seorang yang disiplin ketika melakukan suatu pelanggaran walaupun kecil akan merasa bersalah terutama karena ia merasa telah mengkhianati dirinya sendiri.

Perilaku khianat akan menjerumuskannya pada runtuhnya harga diri karena ia tak lagi dipercaya. Sedangkan kepercayaan merupakan modal utama bagi seseorang yang memiliki akal sehat dan martabat yang benar untuk dapat hidup dengan tenang (sakinah), dan terhormat.Dengan demikian, sikap disiplin adalah suatu keharusan. Dalam bahasa Nabi, perilaku disiplin itu tersirat dalam sifat ihsan. Dalam sebuah Hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa ihsan adalah “menyembah Allah seakan-akan kamu melihatNya.” Konsekuensi dari perilaku ihsan adalah komitmen untuk melakukan segala aturan Allah—menjalani perintah dan menjauhi laranganNya—saat sendirian maupun saat ada orang yang mengawasi. Inilah inti dari disiplin.Perilaku ihsan kepada Allah idealnya tidak didasarkan pada rasa takut, tapi pada rasa cinta: cinta pada Allah dan cinta pada diri sendiri.

Pertama, dengan dasar cinta pada Allah, maka ketaatan pada syariah Allah bukan karena rasa takut. Akan tetapi karena didorong semangat untuk menyenangkanNya. Ibarat cinta seorang ibu pada putranya yang tak membutuhkan timbal balik. Bukan karena ingin sorgaNya, atau takut pada nerakaNya. Sebab keikhlasan model begini, menurut Ibnu Sina, hanya timbul dari jiwa pedagang yang selalu mempertimbankan untung rugi dalam berbuat.Kedua, cinta pada diri sendiri. Perilaku disiplin hendaknya juga didorong oleh rasa cinta pada diri sendiri. Karena setiap perbuatan baik pada dasarnya untuk kepentingan diri sendiri walaupun terkesan untuk kepentingan orang lain (QS Al Isra’ 17:7 ).

Cinta pada diri sendiri bermakna bahwa seseorang akan sekuat tenaga menjaga kehormatan, harga diri dan martabat pribadi dengan berusaha selalu mentaati segala aturan yang berlaku, baik aturan Tuhan maupun aturan antar-manusia yang sudah disepakati bersama.Kesadaran bahwa perilaku disiplin diri (self-discipline) atau ihsan sebagai bentuk dari kecintaan manusia pada dirinya sendiri itu sangatlah penting. Sebab, dengan begitu, pengawasan tak lagi diperlukan. Korupsi, pencurian, perzinahan dan tindakan kriminal serta asusila lainnya tak akan ada. Karena semua tindakan kriminal, asusila dan pelanggaran yang lain timbul dari lemahnya kesadaran bahwa segala perbuatan yang melanggar aturan Tuhan dan manusia pada dasarnya akan merusak diri sendiri (self-destructive) (QS Fushshilat 41:46; Al Jatsiyah 45:15 ), keluarga dan semua orang yang dicintainya.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A.   Kesimpulan

Pada kasus ini terjadi kelalaian dokter yaitu tidak melihat inform concern pasien rawat inap sehingga merugikan pasien. Hukuman maksimal dari proses penegakan disiplin adalah pencabutan registrasi dokter yang melanggar atau lalai.

B.   Saran

Penyusun menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna kecuali Allah SWT. Maka untuk membuat makalah ini menjadi lebih baik penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penyusun juga memohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam makalah ini. Kami berharap bahwa makalah ini bermanfaat baik untuk penyusun sendiri maupun bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Quran

Al-Hadits 

Undang-Undang dasar Republik Indonesia

Kode Etik Dokter

Uman,Cholil.1994.Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern.Surabaya.Ampel Suci.

Setiawan, Budi Utomo. 2003. Fikih Aktual. Jakarta. Gema Insani.

Djamhoer Martaadisoebrata. (2012, 7 Maret). Profesionalisme dalam bidang kedokteran masa kini dan yang akan datang. Diperoleh 6 Desember 2013, dari http://www.obginsosrshs.com/2012/03/profesionalisme-dalam-bidang-kedokteran-masa-kini-dan-yang-akan-datang/

IRA CINTA LESTARI. (2008, 26 November). Pengertian Dokter dan tugas dokter. Diperoleh 6 Desember 2013, dari http://somelus.wordpress.com/2008/11/26/pengertian-dokter-dan-tugas-dokter/

ISMAIL. (2013, 4 April). Pengertian Profesi dan Profesionalisme. Diperoleh 6 desember 2013, dari http://azenismail.wordpress.com/2013/06/04/pengertian-profesi-dan-profesionalisme/

M. Ilyas Saputera dkk. (2012, November). Profesionalisme Dokter. Diperoleh 6 Desember 2013, dari http://doktermuslimyonirazer.blogspot.com/2012/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html

Ulas. (2012, 16 Juni). PROFESI, PROFESIONALISME, DAN PROFESIONALISASI. Diperoleh d Desember 2013, dari http://ulaspotamus.wordpress.com/2012/06/16/profesi-profesionalisme-dan-profesionalisasi/

http://www.google.com// disiplin kedokteran menurut persefektif ushul fiqih.html 

http://health.detik.com/read/2013/12/17/120720/2444212/763/dokter-lalai-akibat-lelah-kerja-12-jam-pasien-6-tahun-meninggal?991104topnews

Jakarta, Kelelahan ternyata tidak hanya berdampak buruk pada diri Anda. Kelelahan yang terjadi pada diri anda juga dapat menyebabkan dampak buruk bagi orang lain, kerabat, teman, keluarga, atau bahkan klien Anda. Seorang bocah di Inggris bahkan meninggal setelah dokter yang menanganinya mengaku kelelahan.

Jack Adcock dirawat di Leicester Royal Infirmary, Leicester, setelah mengeluh sakit di dadanya. Dokter pun mengatakan pada orang tuanya bahwa Jack terkena radang paru-paru, sehingga ia perlu dirawat.

"Ia mengeluh sakit pada dadanya. Saya pun membawanya ke rumah sakit setelah beberapa hari belakangan ia juga terkena diare," ujar Nicky Adcock, ibu dari Jack seperti dilansir darinydailynews.com dan ditulis detikhealth pada Selasa (17/12/2013).
Nicky mengakui bahwa anaknya mengidap sindrom Down, dimana pertumbuhan fisik dan mental anaknya akan terhambat, serta lebih memungkinkan memiliki penyakit-penyakit lain. Meski begitu, ia mengaku kaget setelah dikabarkan bahwa anaknya meninggal karena kelalaian dokter.

Dr. Hadiza Bawa-Garba, dokter anak dari Leicester Royal Infirmary, mengaku salah mengidentifikasi Jack dengan pasien lain. Ia mengira Jack adalah pasien yang sudah mendapat izin dari kedua orang tuanya untuk tidak diselamatkan jika kondisinya kritis. Ia pun menceritakan kronologi kejadian meninggalnya Jack.

"Kondisi Jack menurun drastis malam itu. Ia kritis dan perawat mencoba menyelamatkannya. Saya pun menghentikan perawat dengan alasan orang tuanya sudah merelakannya," tuturnya.

Namun ternyata perawat menyadari bahwa pasien yang dimaksud bukanlah Jack. Mereka pun berusaha untuk menyelamatkan Jack selama satu jam namun tanpa hasil. Jantung Jack sudah berhenti berdenyut dan paru-parunya sudah berhenti.

Dr. Bawa-Garba mengaku tidak tahu jika ada pemindahan kamar pasien, baik Jack ataupun pasien lainnya. Ia mengaku kelelahan akibat bekerja selama lebih dari 12 jam membuatnya tidak dalam kondisi prima.

"Saya juga baru beberapa lama kembali bertugas setelah sebelumnya cuti hamil dan melahirkan selama 13 bulan. Saya pikir kemampuan saya butuh disegarkan," ujarnya.
Orang tua bocah pun mengadukan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Saat ini kasusnya masih berjalan dan Dr Bawa-Garba sedang menjalani pemeriksaan lanjutan.

Read More